Dasar pelaksanaan PTSL ini, lanjut Fauzi, satu diantarnya adalah UU Nomor 5 Tahun 1980 tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria.

Tujuannya untuk mengeliminir terjadinya sengketa tanah, meningkatkan perekonomian masyarakat di seluruh Indonesia khususnya masyarakat Inhu dengan memanfaatkan sertifikat yang dimiliki sebagai modal usaha.

“Kami punya mimpi dalam menyelesaikan program strategis nasional ini. Program PTSL dapat kami selesaikan dalam tempo 5 bulan dan pada bulan Mei 2021 mendatang diharapkan sertifikat tanah ini dapat diserahkan kepada masyarakat, dengan catatan apabila semua berkas persyaratan dapat dilengkapi oleh masyarkat,” ungkapnya.

Dijelaskan, dalam melaksanakan PTSL terdapat pendapatan daerah yang cukup besar melalui biaya pendapatan hasil tanah dan bangunan (BPHTB ).

"Jika dalam 28.000 persil sertifikat dapat diselesaikan dalam masa tahun 2021 ini, maka sedikitnya ada 30 Milyar dana  masuk menjadi pendapatan daerah Kab Inhu dari sumber BPHTB,” ucapnya.--argus.